DPRD Tangsel Sebut Praktik Haram Jual Beli LKS Marak dari Tahun Lalu

Dengan adanya fakta ini, Sri mengungkapkan, rekomendasi dari evaluasi DPRD Tangsel tahun 2018, sepertinya tidak dipedulikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Tangsel, yang menjadi eksekutor penyelenggara pendidikan.

"Seperti info yang masuk di dewan tahun lalu. Masih beli buku LKS-nya via tukang sayur atau warung kelontong, dan di rapat evaluasi pernah dewan tegaskan pungli terkait pendidikan harus ditiadakan," ungkap Sri.

Sri meminta kepada pemerintah untuk bisa tegas dalam menindak pelanggaran yang terjadi, serta transparan dalam mengelola anggaran. 

Menurutnya, Dinas Pendidikan Tangsel  juga tidak banyak melakukan fungsi-fungsi preventif dalam mencegah praktik pungli di lembaga pendidikan di daerah itu.

"Harusnya ada ketegasan dan good will dari Pemkot Tangsel untuk memasang poster dan terpampang bahwa layanan dinas itu tidak ada pungli," tegasnya.

Atas banyaknya kasus pungli, Sri akan berusaha agar petugas Saber Pungli Tangsel dapat berfungsi dengan baik.

"Dewan sudah tegas, kalau memang sudah dianggarkan ada dana untuk buku, seharusnya sudah tidak ada lagi praktik pungli," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, wali murid SDN Bambu Apus 01, Pamulang, Tangerang Selatan mengeluh lantaran harus membayar sejumlah buku Lembar Kerja Siswa (LKS). 

Padahal diketahui, seharusnya mereka tidak perlu membeli buku LKS karena semuanya sudah tercakup dalam dana Bantuan Oprasional Sekolah Nasional (BOSNas) atau BOS Daerah (Bosda).