Meski Diprotes, Bus Trans Banten Tetap Beroperasi

Dia juga mengaku, tidak mungkin menghentikan layanan Trans Banten karena moda transportasi itu merupakan bagian dari kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Banten. “Tapi kalau (para sopir) ingin terlibat, saya sudah sarankan mereka membentuk koperasi atau badan hukum seperti CV. Sekarang kan sebagian besar masih perorangan,” ujarnya.

Menurut Tri, pihaknya telah menyampaikan langsung ke Gubernur Banten Andra Soni mengenai keinginan para sopir untuk bertemu, namun, keputusan jadwal pertemuan sepenuhnya berada di tangan gubernur.

“Kami menghargai apa yang mereka sampaikan. Tapi kalau saya harus memberhentikan, tidak bisa. Program ini harus tetap jalan karena bagian dari peningkatan layanan transportasi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Komunitas Angkot Palka, Geri Wijaya, mengatakan pihaknya merasa kecewa dengan sikap pemerintah yang dianggap tidak menepati kesepakatan hasil audiensi sebelumnya. “Kami sudah aksi sejak tanggal 15 Oktober dan bertemu langsung dengan Kadishub," kata Geri.

Menurut dia, Pemprov Banten berjanji akan mengevaluasi jam operasional dan trayek Trans Banten serta mempertemukan para sopir dengan Gubernur Banten Andra Soni. "Tapi sampai hari ini janji itu tidak ditepati,” ujarnya.

Geri menuturkan, sejak Trans Banten diluncurkan pada 4 Oktober 2025, pendapatan sopir angkot menurun drastis. “Sebelum ada Trans Banten, kami bisa dapat Rp350 ribu per hari. Sekarang hanya Rp60 ribu sampai Rp150 ribu, belum dipotong setoran,” katanya.

Ia juga menuding bus Trans Banten melanggar kesepakatan jam operasional dengan tetap beroperasi hingga malam hari. “Kalau tetap tidak ada tanggapan, kami akan datang langsung ke pendopo Gubernur dengan massa yang lebih banyak,” ujar Geri.