TPA Liar di Sempadan Cisadane dan Sanksi bagi Pemda

10 Nov 2021, 14:23 WIB

Dok. IDN Times/Fikri

Kota Tangerang, IDN Times - Pemerintah Kota Tangerang bisa terkena sanksi jika tidak mengawasi penyalahgunaan lahan di sempadan Sungai Cisadane menjadi tempat pembuangan sampah.

Hal itu disampaikan Kasubdit Penegakan Hukum Dan Penanganan Sengketa wilayah Jawa Bali pada Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang di Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Stefanus E Pramuji.

"Bisa (disanksi), tetapi masalahnya pemerintah daerahnya sejauh mana? Kan pemerintah daerah sudah bergerak juga," kata Stefanus, saat diwawancarai, Selasa (9/11/2021).

1. Stefanus tak merinci sanksi yang akan diberikan

Dok. IDN Times/Fikri

Kata Stefanus, sanksi itu diatur dalam peratutan menteri dan peraturan pemerintah tentang tata ruang.

"Jadi masih diatur dalam permen (cek) ya, jadi kita belum bertindak. Jadi kewenangan itu sudah diatur dalam PP 22 2021 ya tentang penataan ruang," kata dia.

Meski begitu, Stefanus tak merinci apa saja sanksi yang bisa dikenakan ke pemerintah daerah jika ada pelanggaran soal pengawasan tersebut.

2. TPA Liar cemari Cisadane, Walhi: Pemkot Tangerang bisa disanksi

Pesepeda menyeberangi Sungai Cisadane dengan rakit di Kampung Nawing, Rumpin, Bogor, Jawa Barat. (IDN Times/Herka Yanis P.)

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bisa memberikan sanksi kepada Pemerintah Kota Tangerang (Pemkot) Tangerang terkait pencemaran Sungai Cisadane oleh pembuangan sampah liar di Kota Tangerang.

"Sebenarnya yang dihukum pertama sama KLHK itu, bukan pengelola sampah itu loh, tapi si Pemkotnya dulu," kata Manager Kampanye Energi dan Perkotaan Walhi, Dwi Sawung saat dihubungi, Rabu (29/9/2021).

Sebelumnya KLHK menutup 6 TPA liar di sepanjang Sungai Cisadane.