Andra Soni Bareng Benyamin Sachrudin Susur Kali Angke yang Kerap Banjir

Sementara itu, Wali Kota Tangerang, Sachrudin menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Banten dan Balai Besar dalam menanggulangi banjir. Menurutnya, Pemerintah Kota Tangerang juga terus menjalankan upaya-upaya konkret dalam mengurangi risiko banjir.

“Komitmen kami jelas, banjir harus ditangani dari hulu ke hilir. Pemerintah Kota terus melakukan normalisasi saluran air, membangun infrastruktur pengendali banjir seperti turap dan polder, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan,” kata Sachrudin.

Ia menyoroti pentingnya peran serta masyarakat, terutama dalam hal pengelolaan sampah. Berdasarkan pengalaman langsung saat susur sungai, perahu yang mereka tumpangi beberapa kali tersangkut akibat tumpukan sampah dan puing bangunan di aliran sungai.

“Kami imbau masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai. Persoalan banjir hanya bisa selesai jika kita semua pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha punya kesadaran dan komitmen bersama. Sungai bukan tempat sampah,” kata Sachrudin.

Langkah bersama ini diharapkan menjadi titik awal dari kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah yang lebih solid dalam menghadapi tantangan banjir, demi menciptakan lingkungan yang aman, bersih, dan nyaman bagi seluruh warga Tangerang Raya.

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menyebut, sebagian besar aliran sungai di Tangsel, seperti Kali Maharta dan Kali Cantika, bermuara ke Kali Angke. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan pemetaan menyeluruh untuk merumuskan langkah penanganan dan pembenahan yang tepat, termasuk melalui pemantauan udara.

"Apa yang perlu dibenahi oleh BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) yang kolaborasi dengan kita," ujar Benyamin.

Untuk pemetaan, pihaknya akan melakukan berbagai cara, salah satunya menggunakan pengambilan gambar melalui udara menggunakan drone. "Tentu semua tentang kewenangan kali ini ada di balai besar, jadi akan kami sampaikan data data yang ada di kami," kata dia.

Benyamin menjelaskan, permasalahan banjir di Tangsel tidak hanya disebabkan oleh kondisi lokal, tetapi juga akibat penyempitan aliran sungai yang terjadi di wilayah perbatasan, khususnya di Kota Tangerang.

Mengatasi hal itu, Pemkot Tangsel telah melakukan sejumlah langkah pembenahan, seperti perbaikan turap di berbagai titik. Namun, penanganan lebih lanjut akan dikoordinasikan melalui Tim Pengendali Banjir Kota Tangsel dan Tim Penanganan Banjir Provinsi Banten.

"Justru itu (penyempitan di Maharta) di kita (Tangsel), relatif kelokan gak begitu banyak, tapi pas masuk Kota Tangerang itu banyak. Di Tangsel gak ada tanah menjorok ke ini (sungai) nggak ada pohon pisang dan lain sebagainya. Tapi karena di kali Kota Tangerang ini airnya terhambat ya tentu tertahan dan berbalik," kata dia.

Benyamin memastikan pihaknya akan terus berupaya dengan berbagai cara untuk mengantisipasi terjadinya banjir di wiayahnya.

"Kelokan nanti akan kami cek mungkin belasan dan terjadi sedimentasi. Ada kalau terkait dengan peralatan menggunakan amvibi. Tapi nanti akan dibahas melalui tim penanganan banjir provinsi Banten. Di kami juga ada tim pengendali banjir kotang Selatan juga sudah dibentuk," kata dia.

Sementara itu, Kepala BBWS-C2, David Partonggo Oloan Marpaung mengatakan, dari 26 km pembangunan tanggul di sisi kiri dan kanan Kali Angke, saat ini baru terealisasi 19 km.

"Masih ada 7 kilometer yang belum kami selesaikan dan menjadi salah satu faktor penyebab banjir," kata David.

Dia juga menyampaikan bahwa penyebab lain banjir di pemukiman warga Tangerang adalah karena kondisi Kali Angke yang telah mengalami penyempitan dan pendangkalan. Maka itu, dalam kegiatan susur sungai tersebut, pihaknya menyampaikan beberapa program kedepan untuk mengatasi masalah tersebut agar banjir di pemukiman dapat diselesaikan.

"Kita akan upayakan, tentunya. Tadi seperti Pak Gub sampaikan, ada tim namanya tim kolaborasi penilai banjir. Ini kunjungan ini sebagai bentuk kolaborasi nyata, sebagai awal. Tentunya bukan berhenti sampai di sini. Tentunya tadi pengadaan lahan perlu dianggarkan dari APBD. Mungkin dari APBD provinsi, mungkin juga ada kolaborasi kota-kota mungkin," kata David.