Vaksinasi Di Kabupaten Tangerang Baru Capai 16 Persen dari Target
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar (IDN Times/Maya Aulia Aprilianti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Tangerang, IDN Times - Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyebut, pihaknya sudah memvaksin 34.000 lebih orang dari total 212.000 penerima vaksin atau sekitar 16 persen. Penerima vaksin itu terdiri dari beragam kelompok profesi di wilayahnya.
Hal tersebut disampaikan dalam acara Dialog Produktif Kabar Kamis bertema "Vaksinasi: Semua Harus Kontribusi" yang diselenggarakan oleh Tim Penanganan COVID-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN), Kamis (18/3/2021).
Baca Juga: Arief: Faskes COVID-19 Kota Tangerang Terbanyak di Tangerang Raya
1. Sebanyak 212.000 orang jadi prioritas utama vaksin
IDN Times/Kevin HandokoZaki mengatakan, berdasarkan data pihaknya prioritas orang yang mendapatkan vaksin terlebih dahulu berjumlah 212.000 jiwa dengan mayoritas penerima masuk kategori orang lanjut usia atau lansia.
"Lansia kurang lebih ada 160.000-an, kemudian tenaga kesehatan hampir 12.000 kemudian ada tenaga pendidik, ASN pelayan publik, termasuk pedagang pasar, kemudian orang pada sektor ekonomi dan transportasi yang masih kita data terus," ungkapnya.
2. Data penerima vaksin kemungkinan bertambah
Vaksin COVID-19 Sinovac pada 19 Juli 2020 tiba di Soetta dan langsung dibawa ke Bandung untuk segera mulai Uji Klinis oleh Biofarma dan FK Unpad. Dok. IDN Times/btDari data calon penerima vaksin yang ada, Zaki masih memberi kemungkinan datanya akan terus bertambah lantaran proses pendataan masih terus berlangsung.
"Dari 212.000 orang ini kita harus menghitung lagi, seperti pedagang pasar, terus sopir-sopir angkutan umum, kemudian dosen, mahasiswa dan juga anak-anak peserta didik. Kemungkinan akan lebih dari 212.000 ini," kata dia.
Dia memperkirakan, target vaksinasi bisa lebih dari 300 ribu orang. Terlepas dari apapun, lanjutnya, pihaknya akan mencoba memenuhi sebanyak mungkin penerima vaksinasi.
3. Proses pemutakhiran data berfokus orang yang bekerja di luar pemerintahan
Ilustrasi Penyuntikan Vaksin (ANTARA FOTO/REUTERS/Amit Dave)Zaki mengatakan, proses pemutakhiran data sendiri akan berfokus pada orang yang bekerja di luar pemerintahan. Alasannya, pelayan publik yang bekerja di bawah pemerintahan secara data lebih mudah diverifikasi.
Proses pemilahan data juga bertolak ukur pada prioritas wilayah dengan kasus penyebaran COVID-19 yang tinggi.
"Untuk dosen, mahasiswa dan pemuka agama itu memang kita sisir terlebih dahulu. Di daerah-daerah dengan tingkat kerawanan paling tinggi," kata dia.
Baca Juga: [FOTO] Vaksinasi COVID Massal di Tangerang, dari Pedagang Hingga Guru
